Thursday 31st of July 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
PERUBAHAN PERDA NO 11 TH 2008 TTG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Written by Heru Pudji Utomo   

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH  KOTA PONTIANAK

NOMOR  13 TAHUN   2009 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

 PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN  2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

 

 

Menimbang

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 :

 

 

a.   bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008;

b.   bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

 

1.   Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan  Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) ;

2.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964 ) ;

3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

5.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6.   Undang-Undang Nomor 17   Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

7.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaha-raan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4355 );

8.   Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

9.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33   Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;

12. Undang-Undang Nomor 16   Tahun  2006  tentang  Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4660 ) ;

13. Undang-Undang Nomor 24   Tahun  2007  tentang  Penanggu-langan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4723 ) ;

14. Undang-Undang Nomor 25   Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727 ) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4427);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58   Tahun  2005  tentang  Penge-lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6   Tahun  2006  tentang  Pengelo-laan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4609 ) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang    Organisasi  Perangkat  Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008  tentang  Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );

24.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );

25.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008  tentang  Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana              (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

27. Peraturan Presiden Nomor 83   Tahun  2007  tentang  Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten / Kota ( Lembaga Non Struktural );

28.   Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran  DaerahTahun 2008 Nomor  7 Seri  E Nomor 7);

29.   Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri  D Nomor 1).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

 

M E M U T U S K A N

 

     Menetapkan 

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa BAB dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut :

 

1.    BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

BAB  II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

 

      (1) Dengan  Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah  :

a.    Sekretariat Daerah ;

b.    Sekretariat DPRD  ;

c.    Inspektorat;

d.    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

e.    Dinas Daerah yang terdiri dari ;

1.      Dinas Pendidikan ;

2.      Dinas Kesehatan ;

3.      Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;

4.      Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

5.      Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.      Dinas Pemuda dan Olah Raga ;

7.      Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

8.      Dinas Pekerjaan Umum ;

9.      Dinas Tata Ruang dan Perumahan ;

10.  Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;

11.  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;

12.  Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;

13.  Dinas Pendapatan Daerah ;

f.     Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari ;

1.      Badan Kepegawaian Daerah ;

2.      Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;

3.      Badan Lingkungan Hidup;

4.      Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;

5.      Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

6.      Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;

      7.      Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; 

g.    Lembaga Lain yang terdiri dari ;

1.      Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

2.      Pelaksana Harian Badan Narkotika ;

3.      Badan penanggulangan Bencana Daerah;

4.      Sekretariat Pengurus KORPRI.

h.    Satuan Polisi Pamong Praja ;

i.      Kecamatan;

j.      Kelurahan.

 2.    BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 21 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Ketujuh

LEMBAGA LAIN

Pasal 21

 (2)  Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan, Pelaksana Harian dan Sekretariat;

 (3)  Lembaga Lain yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Pelaksana Harian Badan Narkotika dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Pontianak dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana secara operasional administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara ex Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

 3. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 31

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

      a.   Sekretaris Daerah;

      b.   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

      c.   Kepala Bagian Pemerintahan;

            1.   Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;

            2.   Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

            3.   Kepala Sub Bagian Kerjasama dan  Pertanahan;

      d.   Kepala Bagian Hukum;

            1.   Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;

            2.   Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;

3.    Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;

e.   Kepala Bagian Organisasi;

            1.   Kepala Sub Bagian Kelembagaan;

            2.   Kepala Sub Bagian Tata Laksana;

      f.    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;

            1.   Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

            2.   Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan;

     g.   Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan ;

     h.   Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

            1.   Kepala Sub Bagian Perekonomian;

            2.   Kepala Sub Bagian Pembangunan dan Jasa Konstruksi;

      i.    Kepala Bagian Tata Usaha;

            1.   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

            2.   Kepala Sub Bagian Perencanaan;

            3.   Kepala Sub Bagian Keuangan;

      j.    Kepala Bagian Humas, Protokol dan TU Pimpinan;

            1.   Kepala Sub Bagian Humas dan Santel ;

            2.   Kepala Sub Bagian Protokol;

            3.   Kepala Sub Bagian TU Pimpinan ;

      k.   Kepala Bagian Rumah Tangga ;

            1.   Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga ;

2.    Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

      l.    Asisten Administrasi Keuangan ;

      m.  Kepala Bagian Anggaran;

            1.   Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Daerah ;

            2.   Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran ;

            3.   Kepala Sub Bagian Pengendalian Keuangan Daerah ;

      n.   Kepala Bagian Perbendaharaan ;

            1.   Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I;

            2.   Kepala Sub Bagian Perbendaharaan II ;

            3.   Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah ;

      o.   Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

            1.   Kepala Sub Bagian Akuntansi ;

2.    Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Pertanggungjawaban ;

3.    Kepala Sub Bagian Transfer dan Pembiayaan ;

      p.   Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

1.    Kepala Sub Bagian Inventarisasi;

2.    Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pemanfaatan;

3.    Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan;

      q.   Kelompok Jabatan Fungsional ;

 4.    Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 32

 (1) Dihapus.

 (2)  Asisten pada Sekretariat Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;

 (3)  Dihapus.

 5.   Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.

 (3) Dihapus.

 6.   Pasal 34 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 34

 (1) Dihapus.

 (2)  Kepala Sub Bagian pada Sekretriat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

 7.   BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kedua SEKRETARIAT DPRD Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 36

 

      Susunan organisasi Sekretariat DPRD  terdiri dari :

  1. Sekretaris DPRD

b.    Kepala Bagian Umum

1.    Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.    Kepala Sub Bagian Kepegawaian

3.    Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler

  1. Kepala Bagian Rapat dan Risalah

1.    Kepala Sub Bagian Rapat

2.    Kepala Sub Bagian Risalah

  1. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1.    Kepala Sub Bagian Keuangan

2.    Kepala Sub Bagian Perlengkapan

  1. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas

1.    Kepala Sub Bagian  Perundang-undangan

2.    Kepala Sub Bagian Pengkajian dan  Dokumentasi Hukum

3.    Kepala Sub Bagian Humas

f.  Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 8.  Pasal 37 ayat (1) dan (3) dihapus, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 37

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

 (3) Dihapus.

 9.   Pasal 38 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 38

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

 10.BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Ketiga INSPEKTORAT Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT

Pasal 40

Susunan organisasi Inspektorat  terdiri dari :

b.    Inspektur ;

c.    Sekretaris ;

a.    Kepala Sub Bagian Perencanaan ;

b.    Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;

c.    Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum ;

d.    Inspektur Pembantu Wilayah I ;

1.    Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;

2.    Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;

3.    Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;

e.    Inspektur Pembantu Wilayah II  ;

1.    Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;

2.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;

3.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;

f.     Inspektur Pembantu Wilayah III  ;

1.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;

2.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;

3.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;

g.    Inspektur Pembantu Wilayah IV  ;

1.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;

2.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;

3.    Kepala Seksi  Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;

h.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 11.    Pasal 41 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 41

 (1) Sekretaris pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

 (2) Dihapus.

 12.    Pasal 42 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 42

 (1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

 (2) Dihapus.

 13.    Pasal 43 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 43

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab      kepada Sekretaris.

 14.    Pasal 44 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai  berikut:

 

Pasal 44

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Seksi pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

 15.    BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keempat BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Keempat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 46

 Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  terdiri dari :

a.    Kepala Badan;

b.    Sekretaris ;

1.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.  Kepala Sub Bagian Perencanaan;

3.  Kepala Sub Bagian Keuangan

c.    Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;

1.    Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya;

2.    Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi,Fisik dan Prasarana;

d.    Kepala Bidang Ekonomi;

1.  Kepala Sub Bidang Pertanian, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

2.  Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Energi;

e.    Kepala Bidang Sosial Budaya;

1.  Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;

2.  Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan;

f.     Kepala Bidang Fisik dan Prasarana;

1.  Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air;

2.  Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

g.    Kepala Bidang Statistik Pelaporan;

1.  Kepala Sub Bidang Statistik;

2.  Kepala Sub Bidang Pelaporan;

h.    Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah;

 i.   Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 16.    Pasal 47 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 47

 (1) Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 (2) Dihapus.

 17.    Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48  berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

 (3) Dihapus.

 18.    Pasal 49 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49  berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 49

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 19.    Pasal 50 ayat (1) dihilangkan dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 20.    BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kelima DINAS DAERAH Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Kelima

DINAS DAERAH

Pasal 52

(1)  Dinas Pendidikan, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas

b.    Sekretaris ;

1.    Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2.    Kepala Sub. Bagian Perencanaan

3.    Kepala Sub. Bagian Keuangan

c.    Kepala Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar

1.    Kepala Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

2.    Kepala Seksi  Pembinaan SMP

3.    Kepala Seksi  Kelembagaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar

d.  Kepala  Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah

1.    Kepala Seksi  Pembinaan Sekolah Menengah Atas

2.    Kepala Seksi  Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

3.    Kepala Seksi  Kelembagaan Pendidikan Menengah

e.  Kepala  Bidang  Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal

1.    Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis, Sarana dan Prasarana

2.    Kepala Seksi Bina Pendidikan Masyarakat

3.    Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

f.     Kepala Bidang  Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1.    Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik

2.    Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan

g.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

h.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 (2)  Dinas Kesehatan, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas

b.    Sekretaris

1.    Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.    Kepala Sub. Bagian Perencanaan

3.    Kepala Sub. Bagian Keuangan

c.    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.

1.    Kepala Seksi  Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

2.    Kepala Seksi  Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

3.    Kepala Seksi  Pelayanan Kesehatan Khusus

d.    Kepala  Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1.    Kepala Seksi  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

2.    Kepala Seksi  Pengendalian Penyakit Tidak Menular

3.    Kepala Seksi  Surveilans ( Pengamatan Penyakit )

e.    Kepala  Bidang  Bina Kesehatan Keluarga

1.    Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.

2.    Kepala Seksi Perbaikan Gizi.

3.    Kepala Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

f.     Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

1.    Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman

2.    Kepala Seksi Promosi Kesehatan.

3.    Kepala Seksi Tempat-Tempat Umum ( TTU ) Dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman ( TPM ).

g.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.

h.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (3)  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.    Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.    Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.    Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.    Kepala Bidang Sosial.

1.  Kepala Seksi  Rehabilitasi dan Kesejahteran Sosial

2.  Kepala Seksi  Pembinaan Sosial

3.    Kepala Seksi  Bantuan Sosial

d.    Kepala  Bidang Tenaga Kerja.

1.  Kepala Seksi  Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.  Kepala Seksi  Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

3.  Kepala Seksi  Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja

e.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 (4)  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.    Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.    Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.    Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.    Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan ;

1.    Kepala Seksi Identitas Penduduk ;

2.    Kepala Seksi  Mutasi Penduduk ;

d.    Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan ;

1.    Kepala Seksi  Pengolahan Data Kepeendudukan ;

2.    Kepala Seksi  Monitoring Evaluasi Kependudukan ;

e.    Kepala Bidang Pencatatan Sipil ;

1.    Kepala Seksi  Kelahiran, Kematian  dan Pengesahan Anak ;

2.    Kepala Seksi  Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak ;

3.    Kepala Seksi  Dokumentasi ;

f.     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;

g.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(5)  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.    Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.    Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.    Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.    Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ;

                            1.    Kepala Seksi Kebudayaan;

                            2.    Kepala Seksi Pariwisata ;

d.    Kepala Bidang Promosi, Kebudayaan dan Pariwisata ;

1.    Kepala Seksi Promosi Kebudayaan ;

2.    Kepala Seksi Promosi Pariwisata;

e.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (6)  Dinas Pemuda dan Olah Raga, susunan organisasinya terdiri dari :

g.    Kepala Dinas.

h.    Sekretaris .

1.   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.   Kepala Sub. Bagian Keuangan.

i.      Kepala  Bidang Pemuda ;

1.    Kepala Seksi  Pengembangan Organisasi Pemuda ;

2.    Kepala Seksi  Pengembangan Aktivitas Pemuda ;

j.      Kepala  Bidang Olah Raga ;

1.    Kepala Seksi  Pengembangan Olah Raga Masyarakat ;

2.    Kepala Seksi  Pengembangan Olah Raga Prestasi ;

k.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;

l.      Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (7)  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.   Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.    Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

1.     Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;

2.     Kepala Seksi  Angkutan Jalan ;

d.    Kepala  Bidang Angkutan Perairan;

1.    Kepala Seksi  Angkutan Perairan;

2.    Kepala Seksi  Pengawasan Lalu Lintas Perairan ;

e.     Kepala  Bidang Teknik Kendaraan Terminal dan Perparkiran ;

1.    Kepala Seksi  Teknik Kendaraan dan Perbengkelan ;

2.    Kepala Seksi  Sarana dan Prasarana Terminal, Halte dan Perparkiran;

f.      Kepala  Bidang Komunikasi dan Informatika ;

1.    Kepala Seksi  Pos, Telekomunikasi dan Telematika;

2.    Kepala Seksi  Penyebaran dan Penyerapan Informasi ;

g.     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;

h.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (8)  Dinas Pekerjaan Umum, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.   Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.   Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian

1.   Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian.

2.   Kepala Seksi  Pembangunan Saluran

3.   Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran

d.   Kepala  Bidang Cipta Karya

1.   Kepala Seksi  Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

2.   Kepala Seksi  Penataan Bangunan Gedung Pemerintah

3.   Kepala Seksi Pengembangan Permukiman

e.   Kepala Bidang Bina Marga

1.   Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.   Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3.   Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

f.     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

g.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 (9)  Dinas Tata Ruang dan Perumahan, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.   Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.   Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Tata Bangunan

1.   Kepala Seksi Perencanaan, Survei dan Pemetaan

2.   Kepala Seksi  Peruntukan Dan Penggunaan Bangunan

d.  Kepala Bidang Pengawasan Dan Penertiban

1.   Kepala Seksi Pengawasan Bangunan.

2.   Kepala Seksi Pembinaan dan Penertiban

e.  Kepala Bidang Perumahan

1.   Kepala Seksi Perumahan Rakyat.

2.   Kepala Seksi Swadaya dan Pengembangan kawasan Perumahan.

f.     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

g.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 (10)   Dinas Kebersihan dan Pertamanan, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.    Kepala Sub Bagian Perencanaan.

3.    Kepala Sub Bagian Keuangan.

c.    Kepala  Bidang Pembinaan Kebersihan.

1.    Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kebersihan.

2.    Kepala Seksi Penyuluhan dan Kemitraan Kebersihan.

d.    Kepala Bidang Operasional Kebersihan.

1.    Kepala Seksi Operasional Penyapuan Jalan dan Kebersihan Pasar.

2.    Kepala Seksi Angkutan.

3.    Kepala Seksi Prasarana dan Sarana.

e.    Kepala Bidang Pertamanan.

1.    Kepala Seksi Penataan, Pengendalian Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.    Kepala Seksi Pemeliharaan Taman.

f.     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

g.    Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

 (11)   Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas

b.    Sekretaris

1.    Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2.    Kepala Sub. Bagian Perencanaan

3.    Kepala Sub. Bagian Keuangan

c.    Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;

1.    Kepala Seksi Koperasi ;

2.    Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah ( UKM )

 d.    Kepala  Bidang Pasar

1.    Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar

2.    Kepala Seksi Registrasi Dan Retribusi

e.    Kepala  Bidang Industri

1.    Kepala Seksi Sarana Dan Bimbingan Produksi Industri

2.      Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan Dan Pencemaran Industri

f.     Kepala  Bidang Perdagangan

1.    Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri

2.    Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri

g.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

h.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 (12)   Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.   Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.   Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan

1.    Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.    Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

3.    Kepala Seksi Kehutanan

d.   Kepala  Bidang Perikanan dan Peternakan

1.    Kepala Seksi Perikanan

2.    Kepala Seksi Peternakan

e.   Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

f.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 (13)   Dinas Pendapatan Daerah ;

a.    Kepala Dinas.

b.    Sekretaris .

1.   Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

3.   Kepala Sub. Bagian Keuangan.

c.   Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian

1.    Kepala Seksi Pendaftaran

2.    Kepala Seksi Pendataan

3.    Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian

d.   Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan

1.    Kepala Seksi Penetapan

2.    Kepala Seksi Keberatan Angsuran dan Tunggakan

e.   Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan

1.    Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

2.    Kepala Seksi Penerimaan Daerah Lainnya

f.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

g.   Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 21.    Pasal 53 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 53

 (1) Sekretaris pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 (2) Dihapus.

 22.    Pasal 54 ayat (1) dihilangkan dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 54

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 23.    Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (13) dan ayat (15) dihapus serta ayat (14) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 55

 (1)      Dihapus.

 (2)      Dihapus.

 (3)      Dihapus.

 (4)      Dihapus.

 (5)      Dihapus.

 (6)      Dihapus.

 (7)      Dihapus.

 (8)      Dihapus.

 (9)      Dihapus.

 (10)   Dihapus.

 (11)   Dihapus.

(12)   Dihapus.

 (13)   Dihapus.

 (14)   Kepala Bidang pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

 (15)   Dihapus.

 24.    Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (13) dihilangkan, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 56

 (1)      Dihapus.

 (2)      Dihapus.

 (3)      Dihapus.

 (4)      Dihapus.

 (5)      Dihapus.

 (6)      Dihapus.

 (7)      Dihapus.

 (8)      Dihapus.

 (9)      Dihapus.

 (10)   Dihapus.

 (11)   Dihapus.

 (12)   Dihapus.

 (13)   Dihapus.

 (14)   Kepala Seksi pada Dinas Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 25.    Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus serta ayat (5) diubah menjadi ayat (4) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)  Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(2)  Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)  Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :

a.    Kepala

b.    Sub Bagian Tata Usaha

c.    Kelompok Jabatan Fungsional

(4)  Dihapus.

(5)  Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan  Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

 26.    Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 58

 Struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran 7 (tujuh) sampai dengan lampiran 19 (sembilan belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 27.    BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keenam LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Keenam

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 59

 

(1) Badan Kepegawaian Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Badan ;

b.    Sekretaris ;

1.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.    Kepala Sub Bagian Perencanaan;

3.    Kepala Sub Bagian Keuangan;

c.    Kepala Bidang Mutasi Dan Pengadaan Pegawai ;

1.   Kepala Sub  Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai ;

2.   Kepala Sub  Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai;

d.    Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;

1.    Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai;

2.    Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

e.    Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

1.    Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan (DIKLAT);

2.    Kepala Sub Bidang Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi ;

f.     Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah;

g.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Badan ;

b.    Sekretaris ;

1.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.    Kepala Sub Bagian Perencanaan;

3.    Kepala Sub Bagian Keuangan;

c.    Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.    Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;

2.    Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak;

d.    Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

1.    Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana;

2.    Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera;

e.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (3) Badan Lingkungan Hidup, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Badan ;

b.    Sekretaris ;

1.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.    Kepala Sub Bagian Perencanaan;

3.    Kepala Sub Bagian Keuangan;

c.    Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum;

1.   Kepala Sub  Bidang Pengawasan, Analisis Dampak lingkungan;

2.   Kepala Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan;

d.    Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;

1.   Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan;

2.   Kepala Sub Bidang Kerjasama Lingkungan dan Peningkatan SDM;

e.    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (4) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Kantor ;

b.    Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c.    Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

d.    Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;

e.    Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (5) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Kantor ;

b.    Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

c.    Kepala Seksi Kesatuan Bangsa ;

d.    Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat ;

e.    Kepala Seksi Sosial Politik ;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (6) Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Kantor.

b.    Kepala Sub Bagian Tata Usaha

c.    Kepala Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan.

d.    Kepala Seksi Keamanan Dan Konsumsi Pangan.

e.    Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (7) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Kantor;

b.    Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c.    Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan;

d.    Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan;

e.    Kepala Seksi Pembinaan Dan Pelayanan Arsip;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 28.    Pasal 60 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 60

 (1) Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 (2) Dihapus.

 29.    Pasal 61 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 61

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 30.    Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5) dihapus serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

 (1) Dihapus.

 (2) Dihapus.

 (3) Dihapus.

 (4) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

 (5) Dihapus.

 31.    Pasal 63  ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai  berikut:

 

Pasal 63

 (1) Dihapus.

 (2) Dihapus.

 (3) Dihapus.

 (4) Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 32.    Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai  berikut:

 

Pasal 64

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

 33.    Pasal 65  ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 65

 (1) Dihapus.

 (2) Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

 34.    Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 66

 (1)  Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

 (2)  Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 (3)  Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :

a.    Kepala

b.    Sub Bagian Tata Usaha

c.    Kelompok Jabatan Fungsional

 (4)  Dihapus

 (5)  Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan  Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

 35.    Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 67

 Struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran 20 (dua puluh) sampai dengan lampiran 26 (dua puluh enam) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 36.    BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

 Bagian Ketujuh

LEMBAGA LAIN

Pasal 68

 (1) Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Badan ;

b.    Sekretaris ;

1.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.    Kepala Sub Bagian Perencanaan;

3.    Kepala Sub Bagian Keuangan;

c.    Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan ;

1.    Kepala Sub  Bidang Pendataan;

2.    Kepala Sub  Bidang Penetapan;

d.    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;

1.    Kepala Sub Bidang Administrator  Program;

2.    Kepala Sub Bidang Pemrosesan;

e.    Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah (PMD);

1.    Kepala Sub Bidang Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan;

2.    Kepala Sub Bidang PMD;

f.     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 (6)  Badan  Penanggulangan Bencana, susunan organisasinya terdiri dari :

a.   Kepala Pelaksana Badan ;

b.   Kepala Sekretariat ;

1.      Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.      Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c.   Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;

1.    Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

2.    Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;

3.    Kepala Seksi Rehabilitasi dan rekonstruksi.

d.   Kepala Bidang Kebakaran;

1.    Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;

2.    Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran.

 (3)  Pelaksana Harian  Narkotika, susunan organisasinya terdiri dari :

a.   Kepala Pelaksana Harian;

b.    Sekretaris ;

1.      Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.      Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c.    Kepala Seksi Pencegahan Narkotika;

d.    Kepala Seksi Penanggulangan, Terapi dan Rehabilitasi ;

 (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Kepala Sekretariat;

b.    Kepala Sub Bagian Tata  Usaha;

c.    Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

d.    Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum, Sosial dan kerjasama;

 37.    Pasal 69  ayat (1) dihilangkan, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 69

 Sekretaris pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 38.    Pasal 70  ayat (1) dan ayat (3) dihilangkan, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 70

 Kepala Bidang pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

 39.    Pasal 71  ayat (1) dihilangkan, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 71

 Kepala Sub Bagian pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 40.    Pasal 72  ayat (1) dihilangkan, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 72

 Kepala Sub Bidang pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 41.     Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal  yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Pasal 72 A

 (1)  Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Narkotika Kota dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;

 (2)  Sekretaris Pelaksana Harian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian ;

 (3)  Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris ;

 (4)  Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian melalui Sekretaris.

 Pasal 72 B

 (1)  Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;

 (2)  Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris ;

 42.     Pasal 73 dihapus.

 43.     Pasal 74  ayat (2) dihilangkan, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 74

 Struktur organisasi Lembaga Lain tercantum dalam lampiran 27 (dua puluh) sampai dengan lampiran 30 (tiga puluh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 44.     Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A Pasal 74 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Ketujuh A

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 74 A

(1) Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasinya terdiri dari :

a.   Kepala Satuan;

b.   Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

c.   Kepala Seksi Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

d.   Kepala Seksi Pengamanan, Pengawalan dan Kesamaptaan;

e.   Kepala Seksi Penegakkan Peraturan Perundang-undangan;

f.    Kelompok jabatan fungsional tertentu.

 (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan ;

 (3)  Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

 (4)  Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran 31 (tiga  puluh satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

45.     BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kedelapan KECAMATAN Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

KECAMATAN

Pasal 75

Susunan organisasi Kecamatan  terdiri dari :

a.    Camat.

b.    Sekretaris.

c.    Sub Bagian

1.   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.   Kepala Sub Bagian Keuangan.

3.   Kepala Sub Bagian Perencanaan.

d.    Kepala seksi Pemerintahan.

e.    Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

f.     Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

g.    Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan.

h.    Kelompok Jabatan Fungsional.

46.    Pasal 76  ayat (2) dihilangkan, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 76

 Sekretaris pada Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

 47.    Pasal 77  ayat (1) dihilangkan, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 77

 Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

  48.    Pasal 78  ayat (1) dihilangkan, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 78

Kepala Seksi pada Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris .

49.    Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran 32 (tiga puluh dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 50.   BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesembilan KELURAHAN Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Kesembilan

KELURAHAN

Pasal 80

 

(1) Kelurahan yang mempunyai nilai indikator diatas 70, Susunan organisasinya terdiri dari :

a.    Lurah;

b.    Sekretaris;

c.    Kepala Seksi Pemerintahan;

d.    Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

e.    Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

f.     Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

g.    Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

(2) Kelurahan yang mempunyai nilai indikator kurang dari 70, Susunan organisasinya  terdiri dari :

a.    Lurah;

b.    Sekretaris;

c.    Kepala Seksi Pemerintahan ;

d.    Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

e.    Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

f.     Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

(4) Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan dengan nilai indikator diatas 70 tercantum pada lampiran 33 (tiga puluh tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)   Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan dengan nilai indikator dibawah 70 tercantum pada lampiran 34 (tiga puluh empat) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)     Daftar kriteria sebagai faktor untuk mendapatkan nilai indikator sebagaimana tercantum pada lampiran 35 (tiga puluh lima) Peraturan Daerah ini.

51.    Pasal 82  ayat (1) dihilangkan, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Kepala Seksi pada Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

52.    Pasal 83 dihapus.

53.    BAB V STAF AHLI, Pasal 84 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sedangkan ayat (2) diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

 

BAB V

STAF  AHLI

Pasal 84

(1)  Dihapus ;

(2)  Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli yakni :

a.   Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik;

b.   Staf Ahli Bidang Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

c.   Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

(3)  Dihapus;

(4)  Dihapus.

(5)  Dihapus.

 

54.     BAB VI ESELON PERANGKAT DAERAH Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (1) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

 

BAB VI

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 86

 

(1)  Dihapus ;

(2)  Asisten Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Staf Ahli merupakan jabatan Struktural Eselon II b ;

(3)  Kepala Kantor, Camat,  Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/ Badan / Inspektorat, Inspektur pembantu dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika merupakan jabatan Struktural Eselon III a ;

(4)  Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b ;

(5)  Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan, merupakan jabatan Struktural Eselon IV a ;

(6)  Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b ;

(7)  Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum merupakan Jabatan Struktural Eselon V a.

(8)  Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

                                                                                                                       Ditetapkan  di  Pontianak

                                                                                               pada tanggal 

  

WALIKOTA PONTIANAK

 

 

 

H. SUTARMIDJI

 

 

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal

     

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

 

 

Ir. H. TONI HERIANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19541129 198003 1 016

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2009 NOMOR     SERI      NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH  KOTA PONTIANAK

NOMOR  11 TAHUN   2008

TENTANG

PEMBENTUKAN  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

 

I.    UMUM

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian  Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak  dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penangan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsure staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Kota, dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Eselon Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan  memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai pembentukan Lembaga Lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah dan untuk mewadahi penanganan tugas-tugas Pemerintahan Umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan Pemerintah atas usul Kepala Daerah.


II.   PASAL DEMI PASAL.

       Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

       TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 74

 

 
Ulti Clocks content

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Jalan Ali Anyang No. 7 - Pontianak - Kalimantan Barat - Telp. (0561) 767136
email : dishubkominfo@pontianakkota.go.id